Pemberdayaan dalam Persfektif Pendidikan Non Formal

Dec 06,2017
Awal munculnya konsep pemberdayaan (empowerment) dimulai abad ke-20, disebabkan karena adanya ketidakpuasan terhadap konsep pembangunan nasional yang sejatinya berorientasi pada pertumbuhan, pemerataan, dan kesejahteraan rakyat namun dalam kenyataannya hasil pembangunan tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kecil golongan tertentu saja, sehingga dampak yang muncul adalah ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran.

Istilah pemberdayaan menjadi demikian populer pada era reformasi, yaitu suatu era yang menghendaki adanya koreksi terhadap berbagai penyimpangan praktek pemerintahan terutama bersifat kolusi, korupsi dan nepotisme. Istilah itu terutama dikaitkan dengan terminologI demokratisasi, pembangkitan ekonomi kerakyatan, keadilan dan penegakan hukum serta partisipasi publik.

Dengan pemberdayaan tersebut dimaksudkan rakyat kebanyakan sebagian besar adalah kaum melarat, orang-orang tertindas, orang-orang yang tidak beruntung dan orang-orang yang underprivileged menjadi terangkat derajatnya, terangkat perekonomiannya, terangkat hak-haknya, dan memiliki posisi seimbang dengan kaum lain yang selama ini lebih mapan kehidupannya.

Pemberdayaan telah merambah pada segenap sisi kehidupan manusia dan masyarakat. Kata pemberdayaan mula-mula dipakai dalam bidang pendidikan non formal oleh Kindervater (1979). Pemberdayaan diartikan oleh Kindervater (1979: 13, 150) sebagai “people gaining an understanding of and control over social, economic, and or political forces in order to improve their standing in society”. Batasan ini lebih menekankan pada produk akhir dari proses pemberdayaan, yaitu masyarakat memperoleh pemahaman dan mampu daya-daya sosial, ekonomi, dan politik agar bisa meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat.

Peningkatan kedudukan di masyarakat tersebut oleh Kindervater (1979: 62-63) dimaksudkan meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut:

a. Akses (acces), yaitu memiliki peluang yang cukup besar untuk mendapatkan sumber-sumber daya.

b. Daya pengungkit (leverage), meningkat dalam hal daya tawar kolektifnya.

c. Pilihan-pilihan (choices), mampu dan memiliki peluang memilih berbagai pilihan.

d. Status (status), meningkat citra diri, kepuasan diri, dan memiliki perasaan yang positif atas identitas budayanya.

e. Kemampuan refleksi kritis (critical reflection capability), menggunakan pengalaman untuk mengukur potensi keunggulannya atas berbagai peluang pilihan-pilihan dalam pemecahan masalah.

f. Legitimasi (legitimation), ada pertimbangan ahli yang menjadi justifikasi atau yang membenarkan terhadap alasan-alasan rasional atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

g. Disiplin (discipline), menetapkan sendiri standar mutu pekerjaan yang dilakukannya untuk orang lain.

h. Persepsi kreatif (creative perceptions), sebuah pandangan yang lebih positif dan inovatif terhadap antar hubungan dirinya dengan lingkungannya.

Keadaan-keadaan yang digambarkan tersebut dapat dipandang sebagai keluaran (out put) dari proses pemberdayaan. Dengan kata lain pemberdayaan berhasil bila pada diri khalayak sasaran dapat diamati untuk dapat menunjukkan keadaan permukaan (indicator) sebagaimana tersebut di atas.

Lebih lanjut pemberdayaan adalah sebuah proses diamana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempaengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya (Edi Suharto, 2005: 58). Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain (Parsons, et.al, 1994).

Pemberdayaan adalah sebuah kesanggupan pemenuhan kebutuhan diri sendiri (Payne 1986 dalam Edi Suharto, 2005). Dan dalam pencapaian sendiri atau pribadi harus memenuhi beberapa tahapan, yaitu:

1) Identifikasi kebutuhan;

2) Identifikasi pilihan atau strategis;

3) Keputusan atau pilihan tindakan;

4) Mobilitas sumber-sumber;

5) Tindakan itu sendiri.

Secara konservatif, pemberdayaan dibatasi oleh situasi mandiri (Payne, 1986). Menurut pandangan ini, pemberdayaan memerlukan partisipasi aktif langkah-langkah di atas secara menyeluruh dengan intervensi minimal pihak luar. Pemberdayaan dan partsisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya (Harry Hikmat, 2006: 4).